Optimalisasi Peran Bank Syariah sebagai Sarana Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM

Oleh Unknown

Minggu, 30 November 2014

Bagikan :

Tweet

            Pemerintah akhir-akhir ini tengah gencar menggalakkan gerakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan salah satu pendongkrak dan ujung tombak kebangkitan perekonomian Indonesia yang runtuh pada saat krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Kontribusi  yang diberikan oleh UMKM sangatlah besar terhadap perekonomian Indonesia dari dulu hingga saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan di tengah krisis moneter 1997 dan krisis tahun 2008 lalu yang merenggut banyak perekonomian di berbagai Negara Eropa bahkan Asia. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya, kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.

Jumlah UMKM yang ada meningkat dengan pesat, dari sekitar 7 ribu pada tahun 1980 menjadi sekitar 40 juta pada tahun 2001 dan mencapai 52,28 juta pada tahun 2011. Industri ini berkontribusi terhadap PDB sebesar 55,6% atau Rp673,9 T, devisa sebesar 20,2% atau Rp183,8 T, investasi Rp640,4 T atau sekitar 52,9% serta penyerapan tenaga kerja 101,7 orang. Melihat sumbangannya pada perekonomian yang semakin penting, UMKM seharusnya mendapat perhatian yang semakin besar dari para pengambil kebijakan. Khususnya lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas perkembangan UMKM.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, dimana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Salah satu hal yang menyebabkan adanya hal ini adalah adanya suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (collateral minded) yang sukar dipenuhinya. Selain itu juga permasalahan yang muncul kaitannya dengan hal ini adalah mengenai jenis pembiayaan apa yang cocok untuk UMKM dan bagaimana sebaiknya bank syariah menyikapi kebutuhan dari UMKM.

Sektor perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis (tijarah) sekaligus misi sosial (tabarru’) sudah seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM. Untuk kepentingan UMKM suatu bank syariah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada UMKM yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu. Adapun beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada nasabah debitur yang dalam hal ini adalah UMKM dan produk perbankan syariah yang sesuai dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut.

Pertama, UMKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha. Menyikapi adanya hal ini pihak bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual beli, khususnya pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Selain pembiayaan murabahah, UMKM yang membutuhkan adanya barang modal bisa juga diberikan pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Pembiayaan yang didasarkan akad sewa-menyewa dalam praktik perbankan syariah dibedakan menjadi dua, yakni pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahia bittamlik (IMBT). Dalam pembiayaan ijarah kedudukan bank adalah sebagai pemberi sewa sehingga berhak atas uang sewa (ujrah) dan pengembalian obyek sewa-menyewa di akhir masa sewa, sedangkan UMKM selaku nasabah berkedudukan sebagai pihak penyewa yang wajib membayar uang sewa dan mengembalikan obyek sewa-menyewa di akhir masa sewa. Kemudian dalam hal UMKM yang bersangkutan disamping bermaksud mendapatkan manfaat atas suatu barang modal juga berkeinginan untuk memiliki barang yang bersangkutan di akhir masa sewa, maka ia dapat mengajukan permohonan pembiayaan IMBT.

Kedua, UMKM dalam tahap pendirian yang membutuhkan modal kerja dan UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan ekspansi usaha. Menyikapi adanya hal ini pihak bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah. Mudharabah diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Adapun musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Ketiga, UMKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan, bahkan mungkin harus segera mendapatkan dana segar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (liability) kepada pihak ketiga. Bank syariah ketika menemukan UMKM yang seperti ini adalah tepat ketika memberikan pembiayaan yang bersifat pinjaman tanpa bunga atau yang dikenal dengan pembiayaan qardh atau pembiayaan qardh al-hasan. Dalam Pasal 1 angka 11 PBI No. 7/46/PBI/2005, qardh diartikan sebagai pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pembiayaan qardh ini hanya diberikan dalam keadaan darurat (emergency), atau dapat juga diberikan bagi UKM pada awal pendiriannya, akan tetapi mempunyai reputasi yang bagus dalam arti kejujuran pengelolanya.

Pembiayaan-pembiayaan inilah yang harus dioptimalkan oleh perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memajukan dan mengembangkan UMKM dengan cara memberikan pinjaman dengan modal usaha yang mana pembiayaan atas usaha tersebut ditujukan untuk membangun usaha yang produktif, jelas, transparan, dan halal, baik dari segi pengelolaannya hingga kepada hasil usahanya.

Dalam  mengoptimalisasi pembiayaan produktif untuk mengembangkan UMKM harus diterapkan beberapa prinsip dalam pengelolaan bank syariah. Prinsip-prinsip operasional bank tersebut terdiri dari prinsip kepercayaan (fiduciary principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (confidential principle), dan prinsip mengenal nasabah (know your costumer principle). Keempat prinsip ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Berkaitan dengan optimalisasi pembiayaan produktif ini, maka penerapan prinsip-prinsip pengelolaan bank menjadi suatu keniscayaan bahwa hubungan bank dan nasabah didasarkan pada prinsip kepercayaan, sehingga perlu adanya hubungan saling percaya antara nasabah dengan bank. Dalam rangka mendapatkan rasa saling percaya maka bank hendaknya mengenal dengan baik karakter dan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah. Adapun caranya adalah melalui studi kelayakan (feasibility study), misalnya dengan menggunakan prinsip 5 C (The 5’C Principle), yakni menganalisis nasabah yang dalam hal ini adalah UKM pada aspek watak (Character), modal (Capital), kemampuan dalam  melunasi kewajiban (Capacity), kondisi ekonomi (Condition of Economic), dan jaminan (Collateral).

Dengan melakukan studi kelayakan dengan cermat, maka berarti pihak bank syariah telah melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential principle) sehingga dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya pembiayaan produktif yang dalam hal ini ditujukan bagi pengembangan UMKM adalah tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata dari UMKM yang bersangkutan. Melalui studi kelayakan ini juga dapat meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah (non performing finance), sehingga proses pelaksanaan pembiayaan produktif dapat berjalan optimal. Kemudian baik UMKM maupun bank syariah masing-masing mendapatkan manfaat dan keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah dibuatnya. Pada akhirnya dengan suksesnya pembiayaan bagi UMKM, berarti juga merupakan kontribusi perbankan syariah terhadap proses pembangunan di Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil maupun spirituil.

Tidak cukup dengan hanya memberikan pembiayaan modal usaha, tetapi perbankan syariah juga harus berperan aktif sebagai lembaga pengawas dan konsultan guna menyokong dan memastikan sampai dimana perkembangan UMKM yang bersangkutan.

Terdapat beberapa skema menarik yang ditawarkan oleh perbankan syariah untuk memajukan potensi UMKM seperti : BRI Syariah yang menerapkan pembiayaan waralaba (franchise), dengan produk ini nasabah tidak akan mendapatkan uang tunai sebagai modal, melainkan paket usaha yang siap dijalankan sehingga diharapkan bisa menghindari penyalahgunaan pemanfaatan pembiayaan dengan plafon berkisar 10-200 juta, yang menarik dari konsep ini adalah bank hanya memberikan paket usaha kepada nasabah dan orang terdekat dari nasabah tersebut. Selain itu BRI Syariah juga mengandalkan tiga produk utama, mikro 25 (pinjaman 5-25 juta) yaitu pembiayaan tanpa jaminan yang diberikan untuk kegiatan usaha lebih dari tiga tahun, mikro 75 (pinjaman 5-75juta) diberikan kepada nasabah yang memiliki jaminan yang tidak bisa diikat sempurna, sedangkan mikro 500 (pinjaman 75-500juta) pembiayaan dengan jaminan yang diikat sempurna.

Tidak hanya itu, Bank Syariah Mandiri juga memiliki beberapa program menarik untuk mengembangkan potensi UMKM seperti diantaranya pembiayaan usaha mikro hingga 100 juta yang dikenal dengan BSM warung mikro, dengan beberapa kelebihan seperti sesuai syariah, persyaratan ringan dan proses pembiayaan cepat.  Tersedia juga produk UMKM lainnya dari BSM, seperti Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) Tunas yaitu pembiayaan 2-10 juta dengan jangka waktu maksimal 36 bulan, PUM madya dengan pembiayaan 10-50 juta dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dan PUM utama dengan pembiayaan 50-100 juta dengan jangka waktu maksimal 48 bulan.

            Produk-produk yang diungkapkan di atas hanyalah sebagian dari produk perbankan syariah. Dengan sebagian produk diatas membuktikan bahwa keseriusan perbankan syariah untuk membantu pertumbuhan UMKM menjadi lebih kuat dari sisi modal.

Tag : Bank Syariah, Ekonomi, Syariah, UMKM